JakartaKPK memberikan anugerah kepada Pemkot Banda Aceh sebagai kota paling berintegritas di Indonesia. Di sisi lain, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengatakan belum ada hukum potong tangan di Perda Aceh bagi koruptor.

“Di Aceh itu ada hukum syariatnya. Pelaksanaan syariat itu diatur di Qanun, dalam Perda Nomor 11 Tahun 2002, yang di dalam itu belum ada hukuman potong tangan,” kata Aminullah di Gedung Transmedia, Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Aminullah menjelaskan, hukuman fisik yang diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2002 yakni hukuman cambuk. Dia menilai untuk hukuman bagi koruptor tetap mengikuti aturan yang berlaku saat ini.


“Tapi yang ada hukuman cambuk. Hukuman cambuk pun ada aturan, tingkat yang mana,” terang Aminullah peraih Wali Kota paling berintegritas versi KPK.

“Mungkin kalau seperti yang korupsi ada hukuman pidana yang harus dijalankan. Tapi kalau misalnya hukuman karena minuman keras, perjudian, nah ini yang kena hukuman cambuk,” imbuhnya.

Soal isu hukum potong tangan bagi koruptor menjadi salah satu pembahasan Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI menegaskan tidak pernah membuat draf untuk hukuman potong tangan untuk koruptor dan pencuri.

“Termasuk (yang diklarifikasi yang disampaikan) penyampaian tentang MUI tidak pernah mengusulkan atau membuat draf untuk hukuman potong tangan terhadap koruptor. Jadi MUI belum pernah secara kelembagaan, secara organisasi, untuk mengusulkan hukum potong tangan kepada koruptor atau pencuri,” kata Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis kepada wartawan di kediaman Ma’ruf, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, (3/1/2019).

Aminullah merupakan Wali Kota Banda Aceh yang dilantik pada 7 Juli 2017. Aminullah yang berpasangan dengan Zainal Arifi berhasil menang di Pilkada Banda Aceh pada 2017 mengalahkan pasangan Illiza Saaduddin Djamal-Farid Nyak Umar.

Baca Juga  Masjid Raya Baiturrahman

Aminullah meraup suara sebanyak 63.087. Dia maju di Pilkada Banda Aceh 2017 diusung oleh NasDem, PAN, Golkar, Gerindra, PKB dan PBB.
(zak/asp)